-
SDGS - Persentase Peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas...
Konsep & Definisi : Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan... -
SDGS - Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Terhadap PDB Kabupaten Purbalingga...
Konsep & Definisi : Riset terbagi menjadi dua kegiatan yaitu : Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk... -
SDGS - Pengeluaran untuk Layanan Pokok (Pendidikan, Kesehatan dan...
Konsep & Definisi : Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan adalah besarnya pengeluaran belanja pemerintah untuk pendidikan (termasuk gaji)... -
Persentase PBB yang terbayar oleh Wajib Pajak Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2022
Konsep & Definisi : Persentase PBB yang terbayar oleh Wajib Pajak adalah Perbandingan jumlah PBB terbayar dengan jumlah PBB -
Jumlah PBB yang terbayar Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2022
Konsep & Definisi : Jumlah PBB yang terbayar adalah Realisasi nilai PBB yang telah dibayar oleh wajib pajak -
Jumlah PBB Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2022
Konsep & Definisi : Jumlah PBB adalah potensi nilai PBB apabila wajib pajak memenuhi pembayaran PBB -
Jumlah Wajib Pajak Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2022
Konsep & Definisi : Jumlah Wajib Pajak adalah orang pribadi atau suatu badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan, sesuai dengan ketentuan perundang-... -
Persentase Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang...
Konsep & Definisi : Persentase Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu adalah persentase jumlah dokumen... -
Jumlah Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang...
Konsep & Definisi : Jumlah Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu adalah Indikatornya di PP 12 Tahun 2019... -
Jumlah Total Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran...
Konsep & Definisi : Jumlah Total Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran adalah Dokumen Pengganggaan (4) : Perda APBD dan... -
Status Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten...
Konsep & Definisi : Status Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan... -
Target Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2022
Konsep & Definisi : Target yang menjadi potensi pendapatan daerah -
Realisasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2022
Konsep & Definisi : Realisasi adalah ketercapaian pemerintah daerah dalam memperoleh Pendapatan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan -
Rasio Hutang Terhadap Modal Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2022
Konsep & Definisi : Rasio Hutang Terhadap Modal adalah rasio nilai hutang terhadap modal dimana akan menghitung posisi keuangan suatu pemerintah daerah... -
Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2022
Konsep & Definisi : Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset adalah Rasio nilai Hutang terhadap total aset. Semakin tinggi persentase maka kegiatan dibiayai... -
Rasio Quick Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2022
Konsep & Definisi : Rasio Quick adalah Rasio yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk melunasi kewajiban-kewajiban lancar atau utang jangka... -
Rasio Lancar Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2022
Konsep & Definisi : Rasio Lancar adalah rasio yang mencerminkan kemampuan aset lancar perusahaan untuk menutupi kewajiban-kewajiban lancar atau utang jangka... -
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2022
Konsep & Definisi : Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan adalah nilai ekuitas yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Satuan... -
Ekuitas Saldo Anggaran Lebih (SAL) Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2022
Konsep & Definisi : Ekuitas Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah akumulasi SiLPA/SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah... -
Ekuitas Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2022
Konsep & Definisi : Ekuitas Merupakan kepemilikan modal atau kekayaan entitas pemilik terhadap aset pemerintah daerah dihitung dengan jumlah aset dikurangi...