-
Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 - 2025
Konsep & Definisi : Nilai Kematangan Organisasi Daerah adalah analisis tingkat kematangan dilakukan dengan memberikan skor pada setiap indikator kematangan organisasi dengan... -
Kategori Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 - 2025
Konsep & Definisi : Kategori Indeks Pelayanan Publik adalah pengelompokan tingkat kualitas penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja unit... -
Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 - 2025
Konsep & Definisi : Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP adalah nilai yang menggambarkan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah... -
Nilai Pengukuran Kinerja SAKIP Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 - 2025
Konsep & Definisi : Nilai Pengukuran Kinerja SAKIP adalah nilai yang mengukur capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) untuk memastikan... -
Nilai Pelaporan Kinerja SAKIP Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 - 2025
Konsep & Definisi : Nilai Pelaporan Kinerja SAKIP adalah nilai yang menggambarkan laporan akuntabilitas dari pelaksana tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap... -
Nilai Evaluasi Internal SAKIP Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 - 2025
Konsep & Definisi : Nilai Evaluasi Internal SAKIP adalah nilai yang menggambarkan akuntabilitas instansi pemerintah agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian... -
Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2025
Konsep & Definisi : Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di... -
Kategori Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten...
Konsep & Definisi : Kategori Nilai Kematangan Organisasi Daerah adalah hasil penilaian terhadap tingkat kematangan organisasi perangkat daerah yang dilihat dari aspek tata... -
Kategori Nilai SAKIP Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2025
Konsep & Definisi : Kategori Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah pengelompokan tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah... -
NILAI SAKIP DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 - 2025
Konsep & Definisi : Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem... -
Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2025
Konsep dan Definisi : Indeks Reformasi Hukum adalah Instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi... -
Jumlah Efisiensi Tender pada SPSE Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2025
Efisiensi Tender pada SPSE adalah Selisih Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada paket yang memiliki pemenang (terlelang) dengan Harga Penawaran Terkoreksi (HPT) atau Harga... -
Capaian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2025
Capaian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan adalah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Strategis yang Selesai Tepat Waktu -
Jumlah kegiatan strategis pembangunan yang selesai tepat waktu di Kabupaten...
Konsep dan Definisi : Jumlah kegiatan strategis pembangunan yang telah diselesaikan sesuai dengan jadwal atau target waktu yang ditetapkan -
Jumlah kegiatan strategis pembangunan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2025
Definisi : Tahun 2018-2024 kegiatan pembangunan merupakan kegiatan fisik (proyek infrastruktur) di OPD-OPD. Sedangkan pada tahun 2025 kegiatan strategis pembangunan adalah... -
Keputusan Pimpinan DPRD di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2025
Keputusan Pimpinan DPRD adalah Pengambilan Keputusan dalam rapat Pimpinan DPRD pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. -
Jumlah Fraksi Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2025
Jumlah Fraksi adalah Pengelompokan Anggota DPRD yang terdiri atas kekuatan sosial politik sebagai bentuk representatif masyarakat -
Peraturan Daerah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2025
Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah -
Persentase Penetapan dan Penegasan Batas Desa/ Kelurahan di Kabupaten...
Konsep & Definisi: Persentase Penetapan dan Penegasan Batas Desa/ Kelurahan adalah Perbandingan jumlah Peraturan Bupati tentang Batas Desa/Kelurahan yang ditetapkan dengan... -
Penegasan Batas Daerah dan Perapatan Pilar Batas Daerah di Kabupaten...
Konsep dan Definisi: Penegasan batas daerah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan,...