-
Persentase PBB yang terbayar oleh Wajib Pajak Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2022
Konsep & Definisi : Persentase PBB yang terbayar oleh Wajib Pajak adalah Perbandingan jumlah PBB terbayar dengan jumlah PBB -
Jumlah PBB yang terbayar Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2022
Konsep & Definisi : Jumlah PBB yang terbayar adalah Realisasi nilai PBB yang telah dibayar oleh wajib pajak -
Jumlah PBB Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2022
Konsep & Definisi : Jumlah PBB adalah potensi nilai PBB apabila wajib pajak memenuhi pembayaran PBB -
Jumlah Wajib Pajak Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2022
Konsep & Definisi : Jumlah Wajib Pajak adalah orang pribadi atau suatu badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan -
Persentase Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang...
Konsep & Definisi : Persentase Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu adalah persentase jumlah dokumen yang diberikan... -
Jumlah Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang...
Konsep & Definisi : Jumlah Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu adalah Indikatornya di PP 12 Tahun 2019 tentang... -
Jumlah Total Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran...
Konsep & Definisi : Jumlah Total Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran adalah Dokumen Pengganggaan (4) : Perda APBD dan Penjabarannya, Perda APBD... -
Status Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten...
Konsep & Definisi : Status Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.... -
Target Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2022
Konsep & Definisi : Target yang menjadi potensi pendapatan daerah -
Realisasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2022
Konsep & Definisi : Realisasi adalah ketercapaian pemerintah daerah dalam memperoleh Pendapatan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan -
Rasio Hutang Terhadap Modal Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2022
Konsep & Definisi : Rasio Hutang Terhadap Modal adalah rasio nilai hutang terhadap modal dimana akan menghitung posisi keuangan suatu pemerintah daerah semakin tinggi... -
Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2022
Konsep & Definisi : Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset adalah Rasio nilai Hutang terhadap total aset. Semakin tinggi persentase maka kegiatan dibiayai oleh utang atau... -
Rasio Quick Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2022
Konsep & Definisi : Rasio Quick adalah Rasio yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk melunasi kewajiban-kewajiban lancar atau utang jangka pendek menggunakan... -
Rasio Lancar Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2022
Konsep & Definisi : Rasio Lancar adalah rasio yang mencerminkan kemampuan aset lancar perusahaan untuk menutupi kewajiban-kewajiban lancar atau utang jangka pendek -
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2022
Konsep & Definisi : Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan adalah nilai ekuitas yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Satuan Kerja Perangkat... -
Ekuitas Saldo Anggaran Lebih (SAL) Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2022
Konsep & Definisi : Ekuitas Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah akumulasi SiLPA/SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup,... -
Ekuitas Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2022
Konsep & Definisi : Ekuitas Merupakan kepemilikan modal atau kekayaan entitas pemilik terhadap aset pemerintah daerah dihitung dengan jumlah aset dikurangi liabilitas... -
Utang Jangka Panjang Lainnya Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2022
Konsep & Definisi : Utang Jangka Panjang Lainnya adalah Utang hipotek -
Utang Dalam Negeri Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2022
Konsep & Definisi : Utang Dalam Negeri adalah utang yang dikeluarkan atau dijamin oleh pihak pemerintah pada suatu negara. Bentuk utang negara adalah surat utang yang... -
Kewajiban Jangka Panjang Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2022
Konsep & Definisi : Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang periode pelunasannya lebih dari 12 Bulan
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).