{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"No.","type":"numeric"},{"id":"Uraian","type":"text"},{"id":"Metadata","type":"text"},{"id":"Referensi Data","type":"text"}],
  "records": [
    [1,null,"","Konsep","Definisi"],
    [2,1.0,"Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh ","Permukiman Kumuh","Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman) SK No. 640/212 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh di Kabupaten Purbalingga"],
    [3,2.0,"Luas Kawasan Permukiman Kumuh (Berdasarkan SK Bupati)","Permukiman Kumuh","Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman) SK No. 640/212 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh di Kabupaten Purbalingga"],
    [4,3.0,"Jumlah Rumah Tangga yang Tinggal di Kawasan Pemukiman Kumuh","Jumlah Rumah Tangga yang Tinggal di Kawasan Pemukiman Kumuh","Jumlah rumah tangga yang tinggal di 25 lokasi kawasan kumuh "],
    [5,4.0,"Jumlah Bangunan Rumah di Kawasan Pemukiman Kumuh","Jumlah Bangunan Rumah di Kawasan Pemukiman Kumuh","Jumlah bangunan rumah di 25 lokasi kawasan kumuh "],
    [6,5.0,"Luas Penanganan Kawasan Kumuh","Kawasan kumuh","Sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. sebaran kawasan-kawasan kumuh yang dapat dijelaskan dengan peta skala kota, kecamatan, kelurahan, dan lingkungan."],
    [7,6.0,"Sisa Luas Kawasan Kumuh/ Luas Kawasan Permukiman Perkotaan Tidak Kumuh","Sisa Luas Kawasan Kumuh/ Luas Kawasan Permukiman Perkotaan Tidak Kumuh","Luasan kumuh yang belum ditangani"],
    [8,7.0,"Persentase luas kawasan kumuh perkotaan tertangani","Persentase luas kawasan kumuh perkotaan tertangani","Perbandingan luas penanganan kawasan kumuh dengan luas kawasan permukiman kumuh"],
    [9,8.0,"Luas Kawasan Permukiman Perkotaan","Kawasan permukiman perkotaan","Kawasan perkotaan di Kabupaten Purbalingga terdiri dari Kawasan Perkotaan Purbalingga, Bobotsari, Rembang, dan Bukateja "],
    [10,9.0,"Cakupan Kawasan Permukiman Perkotaan Tidak Kumuh ","Cakupan Kawasan Permukiman Perkotaan Tidak Kumuh ","Perbandingan antara Luas kawasan permukiman perkotaan kumuh dengan Luas kawasan perkotaan"],
    [11,10.0,"Persentase Peningkatan Kawasan Tidak Kumuh Perkotaan","Persentase Peningkatan Kawasan Tidak Kumuh Perkotaan","Persentase kenaikan cakupan kawasan permukiman perkotaan tidak kumuh dengan tahun sebelumnya "],
    [12,11.0,"Jumlah Kepemilikan Rumah","Jumlah Kepemilikan Rumah","Jumlah rumah dengan status penguasaan bangunan milik sendiri"],
    [13,12.0,"Cakupan Kepemilikan Rumah","Cakupan Kepemilikan Rumah","Perbandingan antara jumlah kepemilikan rumah dengan jumah rumah tangga dalam suatu wilayah"],
    [14,13.0,"Jumlah Rumah Susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)","Jumlah Rumah Susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)","Jumlah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional,baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama dengan sasaran yaitu untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)"],
    [15,14.0,"Jumlah Rusun Hunian Milik","Jumlah Rusun Hunian Milik","Jumlah rusun sederhana berstatus milik, dengan para pengguna yang menjadi pemilik utama atau pembeli tangan pertama dari pihak pengembang secara langsung."],
    [16,15.0,"Daya Tampung Rusun Hunian Milik","Daya Tampung Rusun Hunian Milik","Kapasitas rusunami untuk menampung jumlah penghuninya"],
    [17,16.0,"Jumlah Rusun Hunian Sewa","Jumlah Rusun Hunian Sewa","Jumlah rumah susun sederhana yang disewakan kepada masyarakat perkotaan yang tidak mampu untuk membeli rumah atau yang ingin tinggal untuk sementara waktu, misalnya para mahasiswa, pekerja temporer dan lain-lainnya."],
    [18,17.0,"Daya Tampung Rusun Hunian Sewa","Daya Tampung Rusun Hunian Sewa","Kapasitas rusunawa untuk menampung jumlah penghuninya"],
    [19,18.0,"Jumlah Rumah Layak Huni","Jumlah Rumah Layak Huni","Jumlah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya"],
    [20,19.0,"Jumlah Rumah Tidak Layak Huni","Jumlah Rumah Tidak Layak Huni","Jumlah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya"],
    [21,20.0,"Jumlah Perumahan Developer","Jumlah Perumahan Developer","Jumlah perumahan yang dibangun oleh pihak pengembang properti yang mencakup kegiatan yang berkisar dari renovasi dan penyewaan kembali pada bangunan yang telah ada, hingga pembelian mentah suatu tanah dan penjualan lahan pembangunan atau parsel kepada orang lain"],
    [22,21.0,"Jumlah Perumahan Developer yang sudah Diserahterimakan Set PSU","Jumlah Perumahan Developer yang sudah Diserahterimakan Set PSU","Jumlah perumahan yang dibangun oleh pihak pengembang properti (developer) dan kemudian menyerahkan PSU (Prasarana Sarana Utilitas) ke pemerintah"],
    [23,22.0,"Penanganan RTLH sumber pembayaran APBN","Penanganan RTLH sumber pembayaran APBN","Penanganan RTLH yang dibiayai melalui anggaran APBN"],
    [24,23.0,"Penanganan RTLH sumber pembayaran APBD Prov","Penanganan RTLH sumber pembayaran APBD Prov","Penanganan RTLH yang dibiayai melalui anggaran APBD Prov"],
    [25,24.0,"Penanganan RTLH sumber pembayaran APBD Kab/Kota","Penanganan RTLH sumber pembayaran APBD Kab/Kota","Penanganan RTLH yang dibiayai melalui anggaran APBD Kab/Kota"],
    [26,25.0,"Penanganan RTLH sumber pembayaran CSR","Penanganan RTLH sumber pembayaran CSR","Penanganan RTLH yang dibiayai melalui anggaran Corporate Social Responsibility (CSR)"],
    [27,26.0,"Penanganan RTLH sumber pembayaran Swadaya/Lainnya","Penanganan RTLH sumber pembayaran Swadaya/Lainnya","Penanganan RTLH yang dibiayai melalui anggaran swadaya/lainnya"],
    [28,27.0,"Jumlah Total Penanganan RTLH ","Jumlah Total Penanganan RTLH ","Penjumlahan Rumah Tidak Layak Huni berdasarkan sumber pembiayaan APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, CSR, Swadaya/Lainnya"],
    [29,28.0,"Jumlah KK","KK","Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga"],
    [30,29.0,"Jumlah Backlog Rumah","Backlog Rumah","Kekurangan rumah yaitu selisih antara jumlah Kepala Keluarga dengan jumlah rumah yang ada"],
    [31,30.0,"Persentase Backlog Rumah","Persentase Backlog Rumah","Perbandingan antara jumlah backlog dengan jumlah rumah yang ada"],
    [32,31.0,"Rumah Korban Bencana Rusak Berat","Rumah Korban Bencana Rusak Berat","Rumah korban akibat bencana (longsor, banjir, angin ribut dll)\n\nBangunan Rusak berat dengan kriteria\n1. Bangunan Roboh Total.\n2. Sebagian Besar Struktur Utama Rusak\n3. Sebagian Besar dinding dan lantai bangunan patah / rusak\n4. Secara fisik kondisi Kerusakan diatas 65%\n5. Komponen penunjang lainnya rusak total\n6. Membahayakan/beresiko jika difungsikan\n7. Perbaikan dengan Rekonstruksi"],
    [33,32.0,"Rumah Korban Bencana Rusak Sedang","Rumah Korban Bencana Rusak Sedang","Bangunan Rusak Sedang dengan Kriteria \n\n1. Bangunan Masih Berdiri\n2. Sebagian Kecil Struktur Utama Bangunan Rusak Ringan\n3. Sebagian Besar Komponen Penunjang Lainnya Rusak\n4. Relatif Masih Berfungsi jika digunakan\n5. Skala fisik 45%\n6. Perbaikan dengan Rehabilitasi"],
    [34,33.0,"Rumah Korban Bencana Rusak Ringan","Rumah Korban Bencana Rusak Ringan","Bangunan Rusak Ringan dengan Kriteria\n\n1. Bangunan Masih Berdiri\n2. Sebagian Kecil bangunan Rusak Ringan\n3. Pada dinding plesteran terjadi retak-retak\n4. Sebagian kecil komponen pendukung rusak\n5. Masih bisa berfungsi jika digunakan\n6. Secara fisik kerusakan 30%"],
    [35,34.0,"Cakupan akses air minum layak","Air Minum Layak","Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung."],
    [36,35.0,"Cakupan akses air minum Perkotaan layak","Cakupan akses air minum Perkotaan layak","Perbandingan jumlah rumah yang terakses air minum layak baik perpipaan maupun non perpipaan dengan total jumlah rumah"],
    [37,36.0,"Cakupan akses air minum Perdesaan layak","Cakupan akses air minum Perdesaan layak","Perbandingan jumlah rumah yang terakses air minum layak baik perpipaan maupun non perpipaan dengan total jumlah rumah"],
    [38,37.0,"Cakupan sanitasi layak","Sanitasi Layak","Sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)"],
    [39,38.0,"Persentase peningkatan akses rumah tangga terhadap air minum","Persentase peningkatan akses rumah tangga terhadap air minum","Kenaikan persentase akses rumah tangga terhadap air minum"],
    [40,39.0,"Persentase rumah tangga mengakses sanitasi","Persentase rumah tangga mengakses sanitasi","Kenaikan persentase rumah tangga mengakses sanitasi"],
    [41,40.0,"Jumlah Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Perpipaan (JP)","Jumlah Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Perpipaan (JP)","Jumlah orang yang terlayani air bersih melalui jaringan perpipaan (Perusda Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga, Pamsimas, DAK Air Minum/Sipas)"],
    [42,41.0,"Jumlah Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Non Perpipaan/ Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)","Jumlah Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Non Perpipaan/ Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)","Jumlah orang yang terlayani air bersih melalui bukan jaringan perpipaan (sumur pribadi, air permukaan, mata air belum\nterlindungi, belik maupun sumber air yang ada\ndi sekitar desa)"],
    [43,42.0,"Persentase Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Perpipaan (JP)","Persentase Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Perpipaan (JP)","Perbandingan antara Jumlah Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Perpipaan (JP) dengan Jumlah Penduduk"],
    [44,43.0,"Persentase Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Non Perpipaan/ Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)","Persentase Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Non Perpipaan/ Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)","Perbandingan antara Jumlah Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Non Perpipaan/ Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) dengan Jumlah penduduk"],
    [45,44.0,"Idle Capacity","Idle Capacity","Kapasitas air dari mata air yang sudah dimanfaatkan PDAM"],
    [46,45.0,"Jumlah Sistem Pengolahan Air Limbah Komunal","Sistem Pengolahan Air Limbah Individual","Pengolahan air limbah yang dilakukan pada suatu kawasan pemukiman, industri, perdagangan seperti kota-kota besar, yang pada umumnya dilayani/dibuang melalui jaringan riool kota untuk kemudian dialirkan menuju ke suatu Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kapasitas besar"],
    [47,46.0,"Persentase jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni)","Persentase jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni)","Perbandingan jumlah unit rumah korban bencana yanga ditangani dengan jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani"],
    [48,47.0,"Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memeproleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni","Warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memeproleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni","Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan, Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa, Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni"],
    [49,48.0,"Jumlah Luasan Tanah Milik Pemda (Eks Bengkok) yang Dimanfaatkan","Jumlah Luasan Tanah Milik Pemda (Eks Bengkok) yang Dimanfaatkan","Jumlah tanah eks bengkok yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum"],
    [50,49.0,"Jumlah Total Luasan Tanah Milik Pemda (Eks Bengkok)","Tanah eks bengkok","Barang milik daerah yang berasal dari bekas aset milik desa berupa tanah yang kemudian menjadi milik dan dikuasai Pemerintah Daerah karena perubahan status Desa menjadi Kelurahan"],
    [51,50.0,"Cakupan Pemanfaatan Tanah Milik Pemda (Eks Bengkok)","Cakupan Pemanfaatan Tanah Milik Pemda (Eks Bengkok)","Perbandingan Jumlah luasan tanah eks bengkok yang dimanfaatkan dengan Jumlah total luasan tanah eks bengkok"],
    [52,51.0,"Jumlah Bidang Pengadaan Tanah yang Diselesaikan Pengadaannya","Pengadaan Tanah","Kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak."],
    [53,52.0,"Jumlah Rencana Pengadaan Tanah","Pengadaan Tanah","Kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak."],
    [54,53.0,"Persentase Penyediaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Tepat Waktu","Persentase Penyediaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Tepat Waktu","Perbandingan antara jumlah pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang tepat waktu dengan jumlah pengadaan tanah"],
    [55,54.0,"Jumlah Kasus Sengketa Tanah Eks Bengkok","Tanah eks bengkok","Barang milik daerah yang berasal dari bekas aset milik desa berupa tanah yang kemudian menjadi milik dan dikuasai Pemerintah Daerah karena perubahan status Desa menjadi Kelurahan"],
    [56,55.0,"Jumlah Kasus Sengketa Tanah Eks Bengkok Selesai","Tanah eks bengkok","Barang milik daerah yang berasal dari bekas aset milik desa berupa tanah yang kemudian menjadi milik dan dikuasai Pemerintah Daerah karena perubahan status Desa menjadi Kelurahan"],
    [57,56.0,"Jumlah Kasus Sengketa Tanah Eks Bengkok Belum Selesai","Tanah eks bengkok","Barang milik daerah yang berasal dari bekas aset milik desa berupa tanah yang kemudian menjadi milik dan dikuasai Pemerintah Daerah karena perubahan status Desa menjadi Kelurahan"],
    [58,null,"","Konsep","Definisi"],
    [59,1,"Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh ","Permukiman Kumuh","Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman) SK No. 640/212 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh di Kabupaten Purbalingga"],
    [60,2,"Luas Kawasan Permukiman Kumuh (Berdasarkan SK Bupati)","Permukiman Kumuh","Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman) SK No. 640/212 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh di Kabupaten Purbalingga"],
    [61,3,"Jumlah Rumah Tangga yang Tinggal di Kawasan Pemukiman Kumuh","Jumlah Rumah Tangga yang Tinggal di Kawasan Pemukiman Kumuh","Jumlah rumah tangga yang tinggal di 25 lokasi kawasan kumuh "],
    [62,4,"Jumlah Bangunan Rumah di Kawasan Pemukiman Kumuh","Jumlah Bangunan Rumah di Kawasan Pemukiman Kumuh","Jumlah bangunan rumah di 25 lokasi kawasan kumuh "],
    [63,5,"Luas Penanganan Kawasan Kumuh","Kawasan kumuh","Sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. sebaran kawasan-kawasan kumuh yang dapat dijelaskan dengan peta skala kota, kecamatan, kelurahan, dan lingkungan."],
    [64,6,"Sisa Luas Kawasan Kumuh/ Luas Kawasan Permukiman Perkotaan Tidak Kumuh","Sisa Luas Kawasan Kumuh/ Luas Kawasan Permukiman Perkotaan Tidak Kumuh","Luasan kumuh yang belum ditangani"],
    [65,7,"Persentase luas kawasan kumuh perkotaan tertangani","Persentase luas kawasan kumuh perkotaan tertangani","Perbandingan luas penanganan kawasan kumuh dengan luas kawasan permukiman kumuh"],
    [66,8,"Luas Kawasan Permukiman Perkotaan","Kawasan permukiman perkotaan","Kawasan perkotaan di Kabupaten Purbalingga terdiri dari Kawasan Perkotaan Purbalingga, Bobotsari, Rembang, dan Bukateja "],
    [67,9,"Cakupan Kawasan Permukiman Perkotaan Tidak Kumuh ","Cakupan Kawasan Permukiman Perkotaan Tidak Kumuh ","Perbandingan antara Luas kawasan permukiman perkotaan kumuh dengan Luas kawasan perkotaan"],
    [68,10,"Persentase Peningkatan Kawasan Tidak Kumuh Perkotaan","Persentase Peningkatan Kawasan Tidak Kumuh Perkotaan","Persentase kenaikan cakupan kawasan permukiman perkotaan tidak kumuh dengan tahun sebelumnya "],
    [69,11,"Jumlah Kepemilikan Rumah","Jumlah Kepemilikan Rumah","Jumlah rumah dengan status penguasaan bangunan milik sendiri"],
    [70,12,"Cakupan Kepemilikan Rumah","Cakupan Kepemilikan Rumah","Perbandingan antara jumlah kepemilikan rumah dengan jumah rumah tangga dalam suatu wilayah"],
    [71,13,"Jumlah Rumah Susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)","Jumlah Rumah Susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)","Jumlah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional,baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama dengan sasaran yaitu untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)"],
    [72,14,"Jumlah Rusun Hunian Milik","Jumlah Rusun Hunian Milik","Jumlah rusun sederhana berstatus milik, dengan para pengguna yang menjadi pemilik utama atau pembeli tangan pertama dari pihak pengembang secara langsung."],
    [73,15,"Daya Tampung Rusun Hunian Milik","Daya Tampung Rusun Hunian Milik","Kapasitas rusunami untuk menampung jumlah penghuninya"],
    [74,16,"Jumlah Rusun Hunian Sewa","Jumlah Rusun Hunian Sewa","Jumlah rumah susun sederhana yang disewakan kepada masyarakat perkotaan yang tidak mampu untuk membeli rumah atau yang ingin tinggal untuk sementara waktu, misalnya para mahasiswa, pekerja temporer dan lain-lainnya."],
    [75,17,"Daya Tampung Rusun Hunian Sewa","Daya Tampung Rusun Hunian Sewa","Kapasitas rusunawa untuk menampung jumlah penghuninya"],
    [76,18,"Jumlah Rumah Layak Huni","Jumlah Rumah Layak Huni","Jumlah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya"],
    [77,19,"Jumlah Rumah Tidak Layak Huni","Jumlah Rumah Tidak Layak Huni","Jumlah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya"],
    [78,20,"Jumlah Perumahan Developer","Jumlah Perumahan Developer","Jumlah perumahan yang dibangun oleh pihak pengembang properti yang mencakup kegiatan yang berkisar dari renovasi dan penyewaan kembali pada bangunan yang telah ada, hingga pembelian mentah suatu tanah dan penjualan lahan pembangunan atau parsel kepada orang lain"],
    [79,21,"Jumlah Perumahan Developer yang sudah Diserahterimakan Set PSU","Jumlah Perumahan Developer yang sudah Diserahterimakan Set PSU","Jumlah perumahan yang dibangun oleh pihak pengembang properti (developer) dan kemudian menyerahkan PSU (Prasarana Sarana Utilitas) ke pemerintah"],
    [80,22,"Penanganan RTLH sumber pembayaran APBN","Penanganan RTLH sumber pembayaran APBN","Penanganan RTLH yang dibiayai melalui anggaran APBN"],
    [81,23,"Penanganan RTLH sumber pembayaran APBD Prov","Penanganan RTLH sumber pembayaran APBD Prov","Penanganan RTLH yang dibiayai melalui anggaran APBD Prov"],
    [82,24,"Penanganan RTLH sumber pembayaran APBD Kab/Kota","Penanganan RTLH sumber pembayaran APBD Kab/Kota","Penanganan RTLH yang dibiayai melalui anggaran APBD Kab/Kota"],
    [83,25,"Penanganan RTLH sumber pembayaran CSR","Penanganan RTLH sumber pembayaran CSR","Penanganan RTLH yang dibiayai melalui anggaran Corporate Social Responsibility (CSR)"],
    [84,26,"Penanganan RTLH sumber pembayaran Swadaya/Lainnya","Penanganan RTLH sumber pembayaran Swadaya/Lainnya","Penanganan RTLH yang dibiayai melalui anggaran swadaya/lainnya"],
    [85,27,"Jumlah Total Penanganan RTLH ","Jumlah Total Penanganan RTLH ","Penjumlahan Rumah Tidak Layak Huni berdasarkan sumber pembiayaan APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, CSR, Swadaya/Lainnya"],
    [86,28,"Jumlah KK","KK","Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga"],
    [87,29,"Jumlah Backlog Rumah","Backlog Rumah","Kekurangan rumah yaitu selisih antara jumlah Kepala Keluarga dengan jumlah rumah yang ada"],
    [88,30,"Persentase Backlog Rumah","Persentase Backlog Rumah","Perbandingan antara jumlah backlog dengan jumlah rumah yang ada"],
    [89,31,"Rumah Korban Bencana Rusak Berat","Rumah Korban Bencana Rusak Berat","Rumah korban akibat bencana (longsor, banjir, angin ribut dll)\n\nBangunan Rusak berat dengan kriteria\n1. Bangunan Roboh Total.\n2. Sebagian Besar Struktur Utama Rusak\n3. Sebagian Besar dinding dan lantai bangunan patah / rusak\n4. Secara fisik kondisi Kerusakan diatas 65%\n5. Komponen penunjang lainnya rusak total\n6. Membahayakan/beresiko jika difungsikan\n7. Perbaikan dengan Rekonstruksi"],
    [90,32,"Rumah Korban Bencana Rusak Sedang","Rumah Korban Bencana Rusak Sedang","Bangunan Rusak Sedang dengan Kriteria \n\n1. Bangunan Masih Berdiri\n2. Sebagian Kecil Struktur Utama Bangunan Rusak Ringan\n3. Sebagian Besar Komponen Penunjang Lainnya Rusak\n4. Relatif Masih Berfungsi jika digunakan\n5. Skala fisik 45%\n6. Perbaikan dengan Rehabilitasi"],
    [91,33,"Rumah Korban Bencana Rusak Ringan","Rumah Korban Bencana Rusak Ringan","Bangunan Rusak Ringan dengan Kriteria\n\n1. Bangunan Masih Berdiri\n2. Sebagian Kecil bangunan Rusak Ringan\n3. Pada dinding plesteran terjadi retak-retak\n4. Sebagian kecil komponen pendukung rusak\n5. Masih bisa berfungsi jika digunakan\n6. Secara fisik kerusakan 30%"],
    [92,34,"Cakupan akses air minum layak","Air Minum Layak","Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung."],
    [93,35,"Cakupan akses air minum Perkotaan layak","Cakupan akses air minum Perkotaan layak","Perbandingan jumlah rumah yang terakses air minum layak baik perpipaan maupun non perpipaan dengan total jumlah rumah"],
    [94,36,"Cakupan akses air minum Perdesaan layak","Cakupan akses air minum Perdesaan layak","Perbandingan jumlah rumah yang terakses air minum layak baik perpipaan maupun non perpipaan dengan total jumlah rumah"],
    [95,37,"Cakupan sanitasi layak","Sanitasi Layak","Sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)"],
    [96,38,"Persentase peningkatan akses rumah tangga terhadap air minum","Persentase peningkatan akses rumah tangga terhadap air minum","Kenaikan persentase akses rumah tangga terhadap air minum"],
    [97,39,"Persentase rumah tangga mengakses sanitasi","Persentase rumah tangga mengakses sanitasi","Kenaikan persentase rumah tangga mengakses sanitasi"],
    [98,40,"Jumlah Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Perpipaan (JP)","Jumlah Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Perpipaan (JP)","Jumlah orang yang terlayani air bersih melalui jaringan perpipaan (Perusda Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga, Pamsimas, DAK Air Minum/Sipas)"],
    [99,41,"Jumlah Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Non Perpipaan/ Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)","Jumlah Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Non Perpipaan/ Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)","Jumlah orang yang terlayani air bersih melalui bukan jaringan perpipaan (sumur pribadi, air permukaan, mata air belum\nterlindungi, belik maupun sumber air yang ada\ndi sekitar desa)"],
    [100,42,"Persentase Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Perpipaan (JP)","Persentase Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Perpipaan (JP)","Perbandingan antara Jumlah Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Perpipaan (JP) dengan Jumlah Penduduk"],
    [101,43,"Persentase Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Non Perpipaan/ Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)","Persentase Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Non Perpipaan/ Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)","Perbandingan antara Jumlah Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Non Perpipaan/ Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) dengan Jumlah penduduk"],
    [102,44,"Idle Capacity","Idle Capacity","Kapasitas air dari mata air yang sudah dimanfaatkan PDAM"],
    [103,45,"Jumlah Sistem Pengolahan Air Limbah Komunal","Sistem Pengolahan Air Limbah Individual","Pengolahan air limbah yang dilakukan pada suatu kawasan pemukiman, industri, perdagangan seperti kota-kota besar, yang pada umumnya dilayani/dibuang melalui jaringan riool kota untuk kemudian dialirkan menuju ke suatu Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kapasitas besar"],
    [104,46,"Persentase jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni)","Persentase jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni)","Perbandingan jumlah unit rumah korban bencana yanga ditangani dengan jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani"],
    [105,47,"Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memeproleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni","Warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memeproleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni","Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan, Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa, Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni"],
    [106,48,"Jumlah Luasan Tanah Milik Pemda (Eks Bengkok) yang Dimanfaatkan","Jumlah Luasan Tanah Milik Pemda (Eks Bengkok) yang Dimanfaatkan","Jumlah tanah eks bengkok yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum"],
    [107,49,"Jumlah Total Luasan Tanah Milik Pemda (Eks Bengkok)","Tanah eks bengkok","Barang milik daerah yang berasal dari bekas aset milik desa berupa tanah yang kemudian menjadi milik dan dikuasai Pemerintah Daerah karena perubahan status Desa menjadi Kelurahan"],
    [108,50,"Cakupan Pemanfaatan Tanah Milik Pemda (Eks Bengkok)","Cakupan Pemanfaatan Tanah Milik Pemda (Eks Bengkok)","Perbandingan Jumlah luasan tanah eks bengkok yang dimanfaatkan dengan Jumlah total luasan tanah eks bengkok"],
    [109,51,"Jumlah Bidang Pengadaan Tanah yang Diselesaikan Pengadaannya","Pengadaan Tanah","Kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak."],
    [110,52,"Jumlah Rencana Pengadaan Tanah","Pengadaan Tanah","Kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak."],
    [111,53,"Persentase Penyediaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Tepat Waktu","Persentase Penyediaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Tepat Waktu","Perbandingan antara jumlah pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang tepat waktu dengan jumlah pengadaan tanah"],
    [112,54,"Jumlah Kasus Sengketa Tanah Eks Bengkok","Tanah eks bengkok","Barang milik daerah yang berasal dari bekas aset milik desa berupa tanah yang kemudian menjadi milik dan dikuasai Pemerintah Daerah karena perubahan status Desa menjadi Kelurahan"],
    [113,55,"Jumlah Kasus Sengketa Tanah Eks Bengkok Selesai","Tanah eks bengkok","Barang milik daerah yang berasal dari bekas aset milik desa berupa tanah yang kemudian menjadi milik dan dikuasai Pemerintah Daerah karena perubahan status Desa menjadi Kelurahan"],
    [114,56,"Jumlah Kasus Sengketa Tanah Eks Bengkok Belum Selesai","Tanah eks bengkok","Barang milik daerah yang berasal dari bekas aset milik desa berupa tanah yang kemudian menjadi milik dan dikuasai Pemerintah Daerah karena perubahan status Desa menjadi Kelurahan"]
]}