_id No. Uraian Metadata Referensi Data 1 "" Konsep Definisi 2 1.0 Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh Permukiman Kumuh Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman) SK No. 640/212 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh di Kabupaten Purbalingga 3 2.0 Luas Kawasan Permukiman Kumuh (Berdasarkan SK Bupati) Permukiman Kumuh Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman) SK No. 640/212 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh di Kabupaten Purbalingga 4 3.0 Jumlah Rumah Tangga yang Tinggal di Kawasan Pemukiman Kumuh Jumlah Rumah Tangga yang Tinggal di Kawasan Pemukiman Kumuh Jumlah rumah tangga yang tinggal di 25 lokasi kawasan kumuh 5 4.0 Jumlah Bangunan Rumah di Kawasan Pemukiman Kumuh Jumlah Bangunan Rumah di Kawasan Pemukiman Kumuh Jumlah bangunan rumah di 25 lokasi kawasan kumuh 6 5.0 Luas Penanganan Kawasan Kumuh Kawasan kumuh Sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. sebaran kawasan-kawasan kumuh yang dapat dijelaskan dengan peta skala kota, kecamatan, kelurahan, dan lingkungan. 7 6.0 Sisa Luas Kawasan Kumuh/ Luas Kawasan Permukiman Perkotaan Tidak Kumuh Sisa Luas Kawasan Kumuh/ Luas Kawasan Permukiman Perkotaan Tidak Kumuh Luasan kumuh yang belum ditangani 8 7.0 Persentase luas kawasan kumuh perkotaan tertangani Persentase luas kawasan kumuh perkotaan tertangani Perbandingan luas penanganan kawasan kumuh dengan luas kawasan permukiman kumuh 9 8.0 Luas Kawasan Permukiman Perkotaan Kawasan permukiman perkotaan Kawasan perkotaan di Kabupaten Purbalingga terdiri dari Kawasan Perkotaan Purbalingga, Bobotsari, Rembang, dan Bukateja 10 9.0 Cakupan Kawasan Permukiman Perkotaan Tidak Kumuh Cakupan Kawasan Permukiman Perkotaan Tidak Kumuh Perbandingan antara Luas kawasan permukiman perkotaan kumuh dengan Luas kawasan perkotaan 11 10.0 Persentase Peningkatan Kawasan Tidak Kumuh Perkotaan Persentase Peningkatan Kawasan Tidak Kumuh Perkotaan Persentase kenaikan cakupan kawasan permukiman perkotaan tidak kumuh dengan tahun sebelumnya 12 11.0 Jumlah Kepemilikan Rumah Jumlah Kepemilikan Rumah Jumlah rumah dengan status penguasaan bangunan milik sendiri 13 12.0 Cakupan Kepemilikan Rumah Cakupan Kepemilikan Rumah Perbandingan antara jumlah kepemilikan rumah dengan jumah rumah tangga dalam suatu wilayah 14 13.0 Jumlah Rumah Susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Jumlah Rumah Susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Jumlah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional,baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama dengan sasaran yaitu untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 15 14.0 Jumlah Rusun Hunian Milik Jumlah Rusun Hunian Milik Jumlah rusun sederhana berstatus milik, dengan para pengguna yang menjadi pemilik utama atau pembeli tangan pertama dari pihak pengembang secara langsung. 16 15.0 Daya Tampung Rusun Hunian Milik Daya Tampung Rusun Hunian Milik Kapasitas rusunami untuk menampung jumlah penghuninya 17 16.0 Jumlah Rusun Hunian Sewa Jumlah Rusun Hunian Sewa Jumlah rumah susun sederhana yang disewakan kepada masyarakat perkotaan yang tidak mampu untuk membeli rumah atau yang ingin tinggal untuk sementara waktu, misalnya para mahasiswa, pekerja temporer dan lain-lainnya. 18 17.0 Daya Tampung Rusun Hunian Sewa Daya Tampung Rusun Hunian Sewa Kapasitas rusunawa untuk menampung jumlah penghuninya 19 18.0 Jumlah Rumah Layak Huni Jumlah Rumah Layak Huni Jumlah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya 20 19.0 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Jumlah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya 21 20.0 Jumlah Perumahan Developer Jumlah Perumahan Developer Jumlah perumahan yang dibangun oleh pihak pengembang properti yang mencakup kegiatan yang berkisar dari renovasi dan penyewaan kembali pada bangunan yang telah ada, hingga pembelian mentah suatu tanah dan penjualan lahan pembangunan atau parsel kepada orang lain 22 21.0 Jumlah Perumahan Developer yang sudah Diserahterimakan Set PSU Jumlah Perumahan Developer yang sudah Diserahterimakan Set PSU Jumlah perumahan yang dibangun oleh pihak pengembang properti (developer) dan kemudian menyerahkan PSU (Prasarana Sarana Utilitas) ke pemerintah 23 22.0 Penanganan RTLH sumber pembayaran APBN Penanganan RTLH sumber pembayaran APBN Penanganan RTLH yang dibiayai melalui anggaran APBN 24 23.0 Penanganan RTLH sumber pembayaran APBD Prov Penanganan RTLH sumber pembayaran APBD Prov Penanganan RTLH yang dibiayai melalui anggaran APBD Prov 25 24.0 Penanganan RTLH sumber pembayaran APBD Kab/Kota Penanganan RTLH sumber pembayaran APBD Kab/Kota Penanganan RTLH yang dibiayai melalui anggaran APBD Kab/Kota 26 25.0 Penanganan RTLH sumber pembayaran CSR Penanganan RTLH sumber pembayaran CSR Penanganan RTLH yang dibiayai melalui anggaran Corporate Social Responsibility (CSR) 27 26.0 Penanganan RTLH sumber pembayaran Swadaya/Lainnya Penanganan RTLH sumber pembayaran Swadaya/Lainnya Penanganan RTLH yang dibiayai melalui anggaran swadaya/lainnya 28 27.0 Jumlah Total Penanganan RTLH Jumlah Total Penanganan RTLH Penjumlahan Rumah Tidak Layak Huni berdasarkan sumber pembiayaan APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, CSR, Swadaya/Lainnya 29 28.0 Jumlah KK KK Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga 30 29.0 Jumlah Backlog Rumah Backlog Rumah Kekurangan rumah yaitu selisih antara jumlah Kepala Keluarga dengan jumlah rumah yang ada 31 30.0 Persentase Backlog Rumah Persentase Backlog Rumah Perbandingan antara jumlah backlog dengan jumlah rumah yang ada 32 31.0 Rumah Korban Bencana Rusak Berat Rumah Korban Bencana Rusak Berat "Rumah korban akibat bencana (longsor, banjir, angin ribut dll) Bangunan Rusak berat dengan kriteria 1. Bangunan Roboh Total. 2. Sebagian Besar Struktur Utama Rusak 3. Sebagian Besar dinding dan lantai bangunan patah / rusak 4. Secara fisik kondisi Kerusakan diatas 65% 5. Komponen penunjang lainnya rusak total 6. Membahayakan/beresiko jika difungsikan 7. Perbaikan dengan Rekonstruksi" 33 32.0 Rumah Korban Bencana Rusak Sedang Rumah Korban Bencana Rusak Sedang "Bangunan Rusak Sedang dengan Kriteria 1. Bangunan Masih Berdiri 2. Sebagian Kecil Struktur Utama Bangunan Rusak Ringan 3. Sebagian Besar Komponen Penunjang Lainnya Rusak 4. Relatif Masih Berfungsi jika digunakan 5. Skala fisik 45% 6. Perbaikan dengan Rehabilitasi" 34 33.0 Rumah Korban Bencana Rusak Ringan Rumah Korban Bencana Rusak Ringan "Bangunan Rusak Ringan dengan Kriteria 1. Bangunan Masih Berdiri 2. Sebagian Kecil bangunan Rusak Ringan 3. Pada dinding plesteran terjadi retak-retak 4. Sebagian kecil komponen pendukung rusak 5. Masih bisa berfungsi jika digunakan 6. Secara fisik kerusakan 30%" 35 34.0 Cakupan akses air minum layak Air Minum Layak Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung. 36 35.0 Cakupan akses air minum Perkotaan layak Cakupan akses air minum Perkotaan layak Perbandingan jumlah rumah yang terakses air minum layak baik perpipaan maupun non perpipaan dengan total jumlah rumah 37 36.0 Cakupan akses air minum Perdesaan layak Cakupan akses air minum Perdesaan layak Perbandingan jumlah rumah yang terakses air minum layak baik perpipaan maupun non perpipaan dengan total jumlah rumah 38 37.0 Cakupan sanitasi layak Sanitasi Layak Sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 39 38.0 Persentase peningkatan akses rumah tangga terhadap air minum Persentase peningkatan akses rumah tangga terhadap air minum Kenaikan persentase akses rumah tangga terhadap air minum 40 39.0 Persentase rumah tangga mengakses sanitasi Persentase rumah tangga mengakses sanitasi Kenaikan persentase rumah tangga mengakses sanitasi 41 40.0 Jumlah Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Perpipaan (JP) Jumlah Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Perpipaan (JP) Jumlah orang yang terlayani air bersih melalui jaringan perpipaan (Perusda Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga, Pamsimas, DAK Air Minum/Sipas) 42 41.0 Jumlah Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Non Perpipaan/ Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) Jumlah Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Non Perpipaan/ Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) "Jumlah orang yang terlayani air bersih melalui bukan jaringan perpipaan (sumur pribadi, air permukaan, mata air belum terlindungi, belik maupun sumber air yang ada di sekitar desa)" 43 42.0 Persentase Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Perpipaan (JP) Persentase Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Perpipaan (JP) Perbandingan antara Jumlah Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Perpipaan (JP) dengan Jumlah Penduduk 44 43.0 Persentase Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Non Perpipaan/ Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) Persentase Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Non Perpipaan/ Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) Perbandingan antara Jumlah Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Non Perpipaan/ Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) dengan Jumlah penduduk 45 44.0 Idle Capacity Idle Capacity Kapasitas air dari mata air yang sudah dimanfaatkan PDAM 46 45.0 Jumlah Sistem Pengolahan Air Limbah Komunal Sistem Pengolahan Air Limbah Individual Pengolahan air limbah yang dilakukan pada suatu kawasan pemukiman, industri, perdagangan seperti kota-kota besar, yang pada umumnya dilayani/dibuang melalui jaringan riool kota untuk kemudian dialirkan menuju ke suatu Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kapasitas besar 47 46.0 Persentase jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni) Persentase jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni) Perbandingan jumlah unit rumah korban bencana yanga ditangani dengan jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani 48 47.0 Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memeproleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni Warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memeproleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan, Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa, Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni 49 48.0 Jumlah Luasan Tanah Milik Pemda (Eks Bengkok) yang Dimanfaatkan Jumlah Luasan Tanah Milik Pemda (Eks Bengkok) yang Dimanfaatkan Jumlah tanah eks bengkok yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum 50 49.0 Jumlah Total Luasan Tanah Milik Pemda (Eks Bengkok) Tanah eks bengkok Barang milik daerah yang berasal dari bekas aset milik desa berupa tanah yang kemudian menjadi milik dan dikuasai Pemerintah Daerah karena perubahan status Desa menjadi Kelurahan 51 50.0 Cakupan Pemanfaatan Tanah Milik Pemda (Eks Bengkok) Cakupan Pemanfaatan Tanah Milik Pemda (Eks Bengkok) Perbandingan Jumlah luasan tanah eks bengkok yang dimanfaatkan dengan Jumlah total luasan tanah eks bengkok 52 51.0 Jumlah Bidang Pengadaan Tanah yang Diselesaikan Pengadaannya Pengadaan Tanah Kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. 53 52.0 Jumlah Rencana Pengadaan Tanah Pengadaan Tanah Kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. 54 53.0 Persentase Penyediaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Tepat Waktu Persentase Penyediaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Tepat Waktu Perbandingan antara jumlah pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang tepat waktu dengan jumlah pengadaan tanah 55 54.0 Jumlah Kasus Sengketa Tanah Eks Bengkok Tanah eks bengkok Barang milik daerah yang berasal dari bekas aset milik desa berupa tanah yang kemudian menjadi milik dan dikuasai Pemerintah Daerah karena perubahan status Desa menjadi Kelurahan 56 55.0 Jumlah Kasus Sengketa Tanah Eks Bengkok Selesai Tanah eks bengkok Barang milik daerah yang berasal dari bekas aset milik desa berupa tanah yang kemudian menjadi milik dan dikuasai Pemerintah Daerah karena perubahan status Desa menjadi Kelurahan 57 56.0 Jumlah Kasus Sengketa Tanah Eks Bengkok Belum Selesai Tanah eks bengkok Barang milik daerah yang berasal dari bekas aset milik desa berupa tanah yang kemudian menjadi milik dan dikuasai Pemerintah Daerah karena perubahan status Desa menjadi Kelurahan 58 "" Konsep Definisi 59 1 Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh Permukiman Kumuh Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman) SK No. 640/212 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh di Kabupaten Purbalingga 60 2 Luas Kawasan Permukiman Kumuh (Berdasarkan SK Bupati) Permukiman Kumuh Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman) SK No. 640/212 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh di Kabupaten Purbalingga 61 3 Jumlah Rumah Tangga yang Tinggal di Kawasan Pemukiman Kumuh Jumlah Rumah Tangga yang Tinggal di Kawasan Pemukiman Kumuh Jumlah rumah tangga yang tinggal di 25 lokasi kawasan kumuh 62 4 Jumlah Bangunan Rumah di Kawasan Pemukiman Kumuh Jumlah Bangunan Rumah di Kawasan Pemukiman Kumuh Jumlah bangunan rumah di 25 lokasi kawasan kumuh 63 5 Luas Penanganan Kawasan Kumuh Kawasan kumuh Sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. sebaran kawasan-kawasan kumuh yang dapat dijelaskan dengan peta skala kota, kecamatan, kelurahan, dan lingkungan. 64 6 Sisa Luas Kawasan Kumuh/ Luas Kawasan Permukiman Perkotaan Tidak Kumuh Sisa Luas Kawasan Kumuh/ Luas Kawasan Permukiman Perkotaan Tidak Kumuh Luasan kumuh yang belum ditangani 65 7 Persentase luas kawasan kumuh perkotaan tertangani Persentase luas kawasan kumuh perkotaan tertangani Perbandingan luas penanganan kawasan kumuh dengan luas kawasan permukiman kumuh 66 8 Luas Kawasan Permukiman Perkotaan Kawasan permukiman perkotaan Kawasan perkotaan di Kabupaten Purbalingga terdiri dari Kawasan Perkotaan Purbalingga, Bobotsari, Rembang, dan Bukateja 67 9 Cakupan Kawasan Permukiman Perkotaan Tidak Kumuh Cakupan Kawasan Permukiman Perkotaan Tidak Kumuh Perbandingan antara Luas kawasan permukiman perkotaan kumuh dengan Luas kawasan perkotaan 68 10 Persentase Peningkatan Kawasan Tidak Kumuh Perkotaan Persentase Peningkatan Kawasan Tidak Kumuh Perkotaan Persentase kenaikan cakupan kawasan permukiman perkotaan tidak kumuh dengan tahun sebelumnya 69 11 Jumlah Kepemilikan Rumah Jumlah Kepemilikan Rumah Jumlah rumah dengan status penguasaan bangunan milik sendiri 70 12 Cakupan Kepemilikan Rumah Cakupan Kepemilikan Rumah Perbandingan antara jumlah kepemilikan rumah dengan jumah rumah tangga dalam suatu wilayah 71 13 Jumlah Rumah Susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Jumlah Rumah Susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Jumlah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional,baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama dengan sasaran yaitu untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 72 14 Jumlah Rusun Hunian Milik Jumlah Rusun Hunian Milik Jumlah rusun sederhana berstatus milik, dengan para pengguna yang menjadi pemilik utama atau pembeli tangan pertama dari pihak pengembang secara langsung. 73 15 Daya Tampung Rusun Hunian Milik Daya Tampung Rusun Hunian Milik Kapasitas rusunami untuk menampung jumlah penghuninya 74 16 Jumlah Rusun Hunian Sewa Jumlah Rusun Hunian Sewa Jumlah rumah susun sederhana yang disewakan kepada masyarakat perkotaan yang tidak mampu untuk membeli rumah atau yang ingin tinggal untuk sementara waktu, misalnya para mahasiswa, pekerja temporer dan lain-lainnya. 75 17 Daya Tampung Rusun Hunian Sewa Daya Tampung Rusun Hunian Sewa Kapasitas rusunawa untuk menampung jumlah penghuninya 76 18 Jumlah Rumah Layak Huni Jumlah Rumah Layak Huni Jumlah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya 77 19 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Jumlah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya 78 20 Jumlah Perumahan Developer Jumlah Perumahan Developer Jumlah perumahan yang dibangun oleh pihak pengembang properti yang mencakup kegiatan yang berkisar dari renovasi dan penyewaan kembali pada bangunan yang telah ada, hingga pembelian mentah suatu tanah dan penjualan lahan pembangunan atau parsel kepada orang lain 79 21 Jumlah Perumahan Developer yang sudah Diserahterimakan Set PSU Jumlah Perumahan Developer yang sudah Diserahterimakan Set PSU Jumlah perumahan yang dibangun oleh pihak pengembang properti (developer) dan kemudian menyerahkan PSU (Prasarana Sarana Utilitas) ke pemerintah 80 22 Penanganan RTLH sumber pembayaran APBN Penanganan RTLH sumber pembayaran APBN Penanganan RTLH yang dibiayai melalui anggaran APBN 81 23 Penanganan RTLH sumber pembayaran APBD Prov Penanganan RTLH sumber pembayaran APBD Prov Penanganan RTLH yang dibiayai melalui anggaran APBD Prov 82 24 Penanganan RTLH sumber pembayaran APBD Kab/Kota Penanganan RTLH sumber pembayaran APBD Kab/Kota Penanganan RTLH yang dibiayai melalui anggaran APBD Kab/Kota 83 25 Penanganan RTLH sumber pembayaran CSR Penanganan RTLH sumber pembayaran CSR Penanganan RTLH yang dibiayai melalui anggaran Corporate Social Responsibility (CSR) 84 26 Penanganan RTLH sumber pembayaran Swadaya/Lainnya Penanganan RTLH sumber pembayaran Swadaya/Lainnya Penanganan RTLH yang dibiayai melalui anggaran swadaya/lainnya 85 27 Jumlah Total Penanganan RTLH Jumlah Total Penanganan RTLH Penjumlahan Rumah Tidak Layak Huni berdasarkan sumber pembiayaan APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, CSR, Swadaya/Lainnya 86 28 Jumlah KK KK Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga 87 29 Jumlah Backlog Rumah Backlog Rumah Kekurangan rumah yaitu selisih antara jumlah Kepala Keluarga dengan jumlah rumah yang ada 88 30 Persentase Backlog Rumah Persentase Backlog Rumah Perbandingan antara jumlah backlog dengan jumlah rumah yang ada 89 31 Rumah Korban Bencana Rusak Berat Rumah Korban Bencana Rusak Berat "Rumah korban akibat bencana (longsor, banjir, angin ribut dll) Bangunan Rusak berat dengan kriteria 1. Bangunan Roboh Total. 2. Sebagian Besar Struktur Utama Rusak 3. Sebagian Besar dinding dan lantai bangunan patah / rusak 4. Secara fisik kondisi Kerusakan diatas 65% 5. Komponen penunjang lainnya rusak total 6. Membahayakan/beresiko jika difungsikan 7. Perbaikan dengan Rekonstruksi" 90 32 Rumah Korban Bencana Rusak Sedang Rumah Korban Bencana Rusak Sedang "Bangunan Rusak Sedang dengan Kriteria 1. Bangunan Masih Berdiri 2. Sebagian Kecil Struktur Utama Bangunan Rusak Ringan 3. Sebagian Besar Komponen Penunjang Lainnya Rusak 4. Relatif Masih Berfungsi jika digunakan 5. Skala fisik 45% 6. Perbaikan dengan Rehabilitasi" 91 33 Rumah Korban Bencana Rusak Ringan Rumah Korban Bencana Rusak Ringan "Bangunan Rusak Ringan dengan Kriteria 1. Bangunan Masih Berdiri 2. Sebagian Kecil bangunan Rusak Ringan 3. Pada dinding plesteran terjadi retak-retak 4. Sebagian kecil komponen pendukung rusak 5. Masih bisa berfungsi jika digunakan 6. Secara fisik kerusakan 30%" 92 34 Cakupan akses air minum layak Air Minum Layak Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung. 93 35 Cakupan akses air minum Perkotaan layak Cakupan akses air minum Perkotaan layak Perbandingan jumlah rumah yang terakses air minum layak baik perpipaan maupun non perpipaan dengan total jumlah rumah 94 36 Cakupan akses air minum Perdesaan layak Cakupan akses air minum Perdesaan layak Perbandingan jumlah rumah yang terakses air minum layak baik perpipaan maupun non perpipaan dengan total jumlah rumah 95 37 Cakupan sanitasi layak Sanitasi Layak Sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 96 38 Persentase peningkatan akses rumah tangga terhadap air minum Persentase peningkatan akses rumah tangga terhadap air minum Kenaikan persentase akses rumah tangga terhadap air minum 97 39 Persentase rumah tangga mengakses sanitasi Persentase rumah tangga mengakses sanitasi Kenaikan persentase rumah tangga mengakses sanitasi 98 40 Jumlah Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Perpipaan (JP) Jumlah Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Perpipaan (JP) Jumlah orang yang terlayani air bersih melalui jaringan perpipaan (Perusda Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga, Pamsimas, DAK Air Minum/Sipas) 99 41 Jumlah Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Non Perpipaan/ Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) Jumlah Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Non Perpipaan/ Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) "Jumlah orang yang terlayani air bersih melalui bukan jaringan perpipaan (sumur pribadi, air permukaan, mata air belum terlindungi, belik maupun sumber air yang ada di sekitar desa)" 100 42 Persentase Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Perpipaan (JP) Persentase Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Perpipaan (JP) Perbandingan antara Jumlah Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Perpipaan (JP) dengan Jumlah Penduduk 101 43 Persentase Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Non Perpipaan/ Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) Persentase Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Non Perpipaan/ Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) Perbandingan antara Jumlah Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Non Perpipaan/ Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) dengan Jumlah penduduk 102 44 Idle Capacity Idle Capacity Kapasitas air dari mata air yang sudah dimanfaatkan PDAM 103 45 Jumlah Sistem Pengolahan Air Limbah Komunal Sistem Pengolahan Air Limbah Individual Pengolahan air limbah yang dilakukan pada suatu kawasan pemukiman, industri, perdagangan seperti kota-kota besar, yang pada umumnya dilayani/dibuang melalui jaringan riool kota untuk kemudian dialirkan menuju ke suatu Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kapasitas besar 104 46 Persentase jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni) Persentase jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni) Perbandingan jumlah unit rumah korban bencana yanga ditangani dengan jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani 105 47 Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memeproleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni Warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memeproleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan, Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa, Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni 106 48 Jumlah Luasan Tanah Milik Pemda (Eks Bengkok) yang Dimanfaatkan Jumlah Luasan Tanah Milik Pemda (Eks Bengkok) yang Dimanfaatkan Jumlah tanah eks bengkok yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum 107 49 Jumlah Total Luasan Tanah Milik Pemda (Eks Bengkok) Tanah eks bengkok Barang milik daerah yang berasal dari bekas aset milik desa berupa tanah yang kemudian menjadi milik dan dikuasai Pemerintah Daerah karena perubahan status Desa menjadi Kelurahan 108 50 Cakupan Pemanfaatan Tanah Milik Pemda (Eks Bengkok) Cakupan Pemanfaatan Tanah Milik Pemda (Eks Bengkok) Perbandingan Jumlah luasan tanah eks bengkok yang dimanfaatkan dengan Jumlah total luasan tanah eks bengkok 109 51 Jumlah Bidang Pengadaan Tanah yang Diselesaikan Pengadaannya Pengadaan Tanah Kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. 110 52 Jumlah Rencana Pengadaan Tanah Pengadaan Tanah Kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. 111 53 Persentase Penyediaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Tepat Waktu Persentase Penyediaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Tepat Waktu Perbandingan antara jumlah pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang tepat waktu dengan jumlah pengadaan tanah 112 54 Jumlah Kasus Sengketa Tanah Eks Bengkok Tanah eks bengkok Barang milik daerah yang berasal dari bekas aset milik desa berupa tanah yang kemudian menjadi milik dan dikuasai Pemerintah Daerah karena perubahan status Desa menjadi Kelurahan 113 55 Jumlah Kasus Sengketa Tanah Eks Bengkok Selesai Tanah eks bengkok Barang milik daerah yang berasal dari bekas aset milik desa berupa tanah yang kemudian menjadi milik dan dikuasai Pemerintah Daerah karena perubahan status Desa menjadi Kelurahan 114 56 Jumlah Kasus Sengketa Tanah Eks Bengkok Belum Selesai Tanah eks bengkok Barang milik daerah yang berasal dari bekas aset milik desa berupa tanah yang kemudian menjadi milik dan dikuasai Pemerintah Daerah karena perubahan status Desa menjadi Kelurahan