KonsepDefinisi 1.0Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh Permukiman KumuhPermukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman) SK No. 640/212 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh di Kabupaten Purbalingga 2.0Luas Kawasan Permukiman Kumuh (Berdasarkan SK Bupati)Permukiman KumuhPermukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman) SK No. 640/212 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh di Kabupaten Purbalingga 3.0Jumlah Rumah Tangga yang Tinggal di Kawasan Pemukiman KumuhJumlah Rumah Tangga yang Tinggal di Kawasan Pemukiman KumuhJumlah rumah tangga yang tinggal di 25 lokasi kawasan kumuh 4.0Jumlah Bangunan Rumah di Kawasan Pemukiman KumuhJumlah Bangunan Rumah di Kawasan Pemukiman KumuhJumlah bangunan rumah di 25 lokasi kawasan kumuh 5.0Luas Penanganan Kawasan KumuhKawasan kumuhSebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. sebaran kawasan-kawasan kumuh yang dapat dijelaskan dengan peta skala kota, kecamatan, kelurahan, dan lingkungan. 6.0Sisa Luas Kawasan Kumuh/ Luas Kawasan Permukiman Perkotaan Tidak KumuhSisa Luas Kawasan Kumuh/ Luas Kawasan Permukiman Perkotaan Tidak KumuhLuasan kumuh yang belum ditangani 7.0Persentase luas kawasan kumuh perkotaan tertanganiPersentase luas kawasan kumuh perkotaan tertanganiPerbandingan luas penanganan kawasan kumuh dengan luas kawasan permukiman kumuh 8.0Luas Kawasan Permukiman PerkotaanKawasan permukiman perkotaanKawasan perkotaan di Kabupaten Purbalingga terdiri dari Kawasan Perkotaan Purbalingga, Bobotsari, Rembang, dan Bukateja 9.0Cakupan Kawasan Permukiman Perkotaan Tidak Kumuh Cakupan Kawasan Permukiman Perkotaan Tidak Kumuh Perbandingan antara Luas kawasan permukiman perkotaan kumuh dengan Luas kawasan perkotaan 10.0Persentase Peningkatan Kawasan Tidak Kumuh PerkotaanPersentase Peningkatan Kawasan Tidak Kumuh PerkotaanPersentase kenaikan cakupan kawasan permukiman perkotaan tidak kumuh dengan tahun sebelumnya 11.0Jumlah Kepemilikan RumahJumlah Kepemilikan RumahJumlah rumah dengan status penguasaan bangunan milik sendiri 12.0Cakupan Kepemilikan RumahCakupan Kepemilikan RumahPerbandingan antara jumlah kepemilikan rumah dengan jumah rumah tangga dalam suatu wilayah 13.0Jumlah Rumah Susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)Jumlah Rumah Susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)Jumlah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional,baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama dengan sasaran yaitu untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 14.0Jumlah Rusun Hunian MilikJumlah Rusun Hunian MilikJumlah rusun sederhana berstatus milik, dengan para pengguna yang menjadi pemilik utama atau pembeli tangan pertama dari pihak pengembang secara langsung. 15.0Daya Tampung Rusun Hunian MilikDaya Tampung Rusun Hunian MilikKapasitas rusunami untuk menampung jumlah penghuninya 16.0Jumlah Rusun Hunian SewaJumlah Rusun Hunian SewaJumlah rumah susun sederhana yang disewakan kepada masyarakat perkotaan yang tidak mampu untuk membeli rumah atau yang ingin tinggal untuk sementara waktu, misalnya para mahasiswa, pekerja temporer dan lain-lainnya. 17.0Daya Tampung Rusun Hunian SewaDaya Tampung Rusun Hunian SewaKapasitas rusunawa untuk menampung jumlah penghuninya 18.0Jumlah Rumah Layak HuniJumlah Rumah Layak HuniJumlah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya 19.0Jumlah Rumah Tidak Layak HuniJumlah Rumah Tidak Layak HuniJumlah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya 20.0Jumlah Perumahan DeveloperJumlah Perumahan DeveloperJumlah perumahan yang dibangun oleh pihak pengembang properti yang mencakup kegiatan yang berkisar dari renovasi dan penyewaan kembali pada bangunan yang telah ada, hingga pembelian mentah suatu tanah dan penjualan lahan pembangunan atau parsel kepada orang lain 21.0Jumlah Perumahan Developer yang sudah Diserahterimakan Set PSUJumlah Perumahan Developer yang sudah Diserahterimakan Set PSUJumlah perumahan yang dibangun oleh pihak pengembang properti (developer) dan kemudian menyerahkan PSU (Prasarana Sarana Utilitas) ke pemerintah 22.0Penanganan RTLH sumber pembayaran APBNPenanganan RTLH sumber pembayaran APBNPenanganan RTLH yang dibiayai melalui anggaran APBN 23.0Penanganan RTLH sumber pembayaran APBD ProvPenanganan RTLH sumber pembayaran APBD ProvPenanganan RTLH yang dibiayai melalui anggaran APBD Prov 24.0Penanganan RTLH sumber pembayaran APBD Kab/KotaPenanganan RTLH sumber pembayaran APBD Kab/KotaPenanganan RTLH yang dibiayai melalui anggaran APBD Kab/Kota 25.0Penanganan RTLH sumber pembayaran CSRPenanganan RTLH sumber pembayaran CSRPenanganan RTLH yang dibiayai melalui anggaran Corporate Social Responsibility (CSR) 26.0Penanganan RTLH sumber pembayaran Swadaya/LainnyaPenanganan RTLH sumber pembayaran Swadaya/LainnyaPenanganan RTLH yang dibiayai melalui anggaran swadaya/lainnya 27.0Jumlah Total Penanganan RTLH Jumlah Total Penanganan RTLH Penjumlahan Rumah Tidak Layak Huni berdasarkan sumber pembiayaan APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, CSR, Swadaya/Lainnya 28.0Jumlah KKKKKartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga 29.0Jumlah Backlog RumahBacklog RumahKekurangan rumah yaitu selisih antara jumlah Kepala Keluarga dengan jumlah rumah yang ada 30.0Persentase Backlog RumahPersentase Backlog RumahPerbandingan antara jumlah backlog dengan jumlah rumah yang ada 31.0Rumah Korban Bencana Rusak BeratRumah Korban Bencana Rusak BeratRumah korban akibat bencana (longsor, banjir, angin ribut dll) Bangunan Rusak berat dengan kriteria 1. Bangunan Roboh Total. 2. Sebagian Besar Struktur Utama Rusak 3. Sebagian Besar dinding dan lantai bangunan patah / rusak 4. Secara fisik kondisi Kerusakan diatas 65% 5. Komponen penunjang lainnya rusak total 6. Membahayakan/beresiko jika difungsikan 7. Perbaikan dengan Rekonstruksi 32.0Rumah Korban Bencana Rusak SedangRumah Korban Bencana Rusak SedangBangunan Rusak Sedang dengan Kriteria 1. Bangunan Masih Berdiri 2. Sebagian Kecil Struktur Utama Bangunan Rusak Ringan 3. Sebagian Besar Komponen Penunjang Lainnya Rusak 4. Relatif Masih Berfungsi jika digunakan 5. Skala fisik 45% 6. Perbaikan dengan Rehabilitasi 33.0Rumah Korban Bencana Rusak RinganRumah Korban Bencana Rusak RinganBangunan Rusak Ringan dengan Kriteria 1. Bangunan Masih Berdiri 2. Sebagian Kecil bangunan Rusak Ringan 3. Pada dinding plesteran terjadi retak-retak 4. Sebagian kecil komponen pendukung rusak 5. Masih bisa berfungsi jika digunakan 6. Secara fisik kerusakan 30% 34.0Cakupan akses air minum layakAir Minum LayakAir minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung. 35.0Cakupan akses air minum Perkotaan layakCakupan akses air minum Perkotaan layakPerbandingan jumlah rumah yang terakses air minum layak baik perpipaan maupun non perpipaan dengan total jumlah rumah 36.0Cakupan akses air minum Perdesaan layakCakupan akses air minum Perdesaan layakPerbandingan jumlah rumah yang terakses air minum layak baik perpipaan maupun non perpipaan dengan total jumlah rumah 37.0Cakupan sanitasi layakSanitasi LayakSanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 38.0Persentase peningkatan akses rumah tangga terhadap air minumPersentase peningkatan akses rumah tangga terhadap air minumKenaikan persentase akses rumah tangga terhadap air minum 39.0Persentase rumah tangga mengakses sanitasiPersentase rumah tangga mengakses sanitasiKenaikan persentase rumah tangga mengakses sanitasi 40.0Jumlah Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Perpipaan (JP)Jumlah Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Perpipaan (JP)Jumlah orang yang terlayani air bersih melalui jaringan perpipaan (Perusda Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga, Pamsimas, DAK Air Minum/Sipas) 41.0Jumlah Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Non Perpipaan/ Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)Jumlah Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Non Perpipaan/ Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)Jumlah orang yang terlayani air bersih melalui bukan jaringan perpipaan (sumur pribadi, air permukaan, mata air belum terlindungi, belik maupun sumber air yang ada di sekitar desa) 42.0Persentase Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Perpipaan (JP)Persentase Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Perpipaan (JP)Perbandingan antara Jumlah Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Perpipaan (JP) dengan Jumlah Penduduk 43.0Persentase Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Non Perpipaan/ Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)Persentase Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Non Perpipaan/ Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)Perbandingan antara Jumlah Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Non Perpipaan/ Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) dengan Jumlah penduduk 44.0Idle CapacityIdle CapacityKapasitas air dari mata air yang sudah dimanfaatkan PDAM 45.0Jumlah Sistem Pengolahan Air Limbah KomunalSistem Pengolahan Air Limbah IndividualPengolahan air limbah yang dilakukan pada suatu kawasan pemukiman, industri, perdagangan seperti kota-kota besar, yang pada umumnya dilayani/dibuang melalui jaringan riool kota untuk kemudian dialirkan menuju ke suatu Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kapasitas besar 46.0Persentase jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni)Persentase jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni)Perbandingan jumlah unit rumah korban bencana yanga ditangani dengan jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani 47.0Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memeproleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huniWarga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memeproleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huniRumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan, Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa, Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni 48.0Jumlah Luasan Tanah Milik Pemda (Eks Bengkok) yang DimanfaatkanJumlah Luasan Tanah Milik Pemda (Eks Bengkok) yang DimanfaatkanJumlah tanah eks bengkok yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum 49.0Jumlah Total Luasan Tanah Milik Pemda (Eks Bengkok)Tanah eks bengkokBarang milik daerah yang berasal dari bekas aset milik desa berupa tanah yang kemudian menjadi milik dan dikuasai Pemerintah Daerah karena perubahan status Desa menjadi Kelurahan 50.0Cakupan Pemanfaatan Tanah Milik Pemda (Eks Bengkok)Cakupan Pemanfaatan Tanah Milik Pemda (Eks Bengkok)Perbandingan Jumlah luasan tanah eks bengkok yang dimanfaatkan dengan Jumlah total luasan tanah eks bengkok 51.0Jumlah Bidang Pengadaan Tanah yang Diselesaikan PengadaannyaPengadaan TanahKegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. 52.0Jumlah Rencana Pengadaan TanahPengadaan TanahKegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. 53.0Persentase Penyediaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Tepat WaktuPersentase Penyediaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Tepat WaktuPerbandingan antara jumlah pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang tepat waktu dengan jumlah pengadaan tanah 54.0Jumlah Kasus Sengketa Tanah Eks BengkokTanah eks bengkokBarang milik daerah yang berasal dari bekas aset milik desa berupa tanah yang kemudian menjadi milik dan dikuasai Pemerintah Daerah karena perubahan status Desa menjadi Kelurahan 55.0Jumlah Kasus Sengketa Tanah Eks Bengkok SelesaiTanah eks bengkokBarang milik daerah yang berasal dari bekas aset milik desa berupa tanah yang kemudian menjadi milik dan dikuasai Pemerintah Daerah karena perubahan status Desa menjadi Kelurahan 56.0Jumlah Kasus Sengketa Tanah Eks Bengkok Belum SelesaiTanah eks bengkokBarang milik daerah yang berasal dari bekas aset milik desa berupa tanah yang kemudian menjadi milik dan dikuasai Pemerintah Daerah karena perubahan status Desa menjadi Kelurahan KonsepDefinisi 1Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh Permukiman KumuhPermukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman) SK No. 640/212 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh di Kabupaten Purbalingga 2Luas Kawasan Permukiman Kumuh (Berdasarkan SK Bupati)Permukiman KumuhPermukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman) SK No. 640/212 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh di Kabupaten Purbalingga 3Jumlah Rumah Tangga yang Tinggal di Kawasan Pemukiman KumuhJumlah Rumah Tangga yang Tinggal di Kawasan Pemukiman KumuhJumlah rumah tangga yang tinggal di 25 lokasi kawasan kumuh 4Jumlah Bangunan Rumah di Kawasan Pemukiman KumuhJumlah Bangunan Rumah di Kawasan Pemukiman KumuhJumlah bangunan rumah di 25 lokasi kawasan kumuh 5Luas Penanganan Kawasan KumuhKawasan kumuhSebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. sebaran kawasan-kawasan kumuh yang dapat dijelaskan dengan peta skala kota, kecamatan, kelurahan, dan lingkungan. 6Sisa Luas Kawasan Kumuh/ Luas Kawasan Permukiman Perkotaan Tidak KumuhSisa Luas Kawasan Kumuh/ Luas Kawasan Permukiman Perkotaan Tidak KumuhLuasan kumuh yang belum ditangani 7Persentase luas kawasan kumuh perkotaan tertanganiPersentase luas kawasan kumuh perkotaan tertanganiPerbandingan luas penanganan kawasan kumuh dengan luas kawasan permukiman kumuh 8Luas Kawasan Permukiman PerkotaanKawasan permukiman perkotaanKawasan perkotaan di Kabupaten Purbalingga terdiri dari Kawasan Perkotaan Purbalingga, Bobotsari, Rembang, dan Bukateja 9Cakupan Kawasan Permukiman Perkotaan Tidak Kumuh Cakupan Kawasan Permukiman Perkotaan Tidak Kumuh Perbandingan antara Luas kawasan permukiman perkotaan kumuh dengan Luas kawasan perkotaan 10Persentase Peningkatan Kawasan Tidak Kumuh PerkotaanPersentase Peningkatan Kawasan Tidak Kumuh PerkotaanPersentase kenaikan cakupan kawasan permukiman perkotaan tidak kumuh dengan tahun sebelumnya 11Jumlah Kepemilikan RumahJumlah Kepemilikan RumahJumlah rumah dengan status penguasaan bangunan milik sendiri 12Cakupan Kepemilikan RumahCakupan Kepemilikan RumahPerbandingan antara jumlah kepemilikan rumah dengan jumah rumah tangga dalam suatu wilayah 13Jumlah Rumah Susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)Jumlah Rumah Susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)Jumlah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional,baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama dengan sasaran yaitu untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 14Jumlah Rusun Hunian MilikJumlah Rusun Hunian MilikJumlah rusun sederhana berstatus milik, dengan para pengguna yang menjadi pemilik utama atau pembeli tangan pertama dari pihak pengembang secara langsung. 15Daya Tampung Rusun Hunian MilikDaya Tampung Rusun Hunian MilikKapasitas rusunami untuk menampung jumlah penghuninya 16Jumlah Rusun Hunian SewaJumlah Rusun Hunian SewaJumlah rumah susun sederhana yang disewakan kepada masyarakat perkotaan yang tidak mampu untuk membeli rumah atau yang ingin tinggal untuk sementara waktu, misalnya para mahasiswa, pekerja temporer dan lain-lainnya. 17Daya Tampung Rusun Hunian SewaDaya Tampung Rusun Hunian SewaKapasitas rusunawa untuk menampung jumlah penghuninya 18Jumlah Rumah Layak HuniJumlah Rumah Layak HuniJumlah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya 19Jumlah Rumah Tidak Layak HuniJumlah Rumah Tidak Layak HuniJumlah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya 20Jumlah Perumahan DeveloperJumlah Perumahan DeveloperJumlah perumahan yang dibangun oleh pihak pengembang properti yang mencakup kegiatan yang berkisar dari renovasi dan penyewaan kembali pada bangunan yang telah ada, hingga pembelian mentah suatu tanah dan penjualan lahan pembangunan atau parsel kepada orang lain 21Jumlah Perumahan Developer yang sudah Diserahterimakan Set PSUJumlah Perumahan Developer yang sudah Diserahterimakan Set PSUJumlah perumahan yang dibangun oleh pihak pengembang properti (developer) dan kemudian menyerahkan PSU (Prasarana Sarana Utilitas) ke pemerintah 22Penanganan RTLH sumber pembayaran APBNPenanganan RTLH sumber pembayaran APBNPenanganan RTLH yang dibiayai melalui anggaran APBN 23Penanganan RTLH sumber pembayaran APBD ProvPenanganan RTLH sumber pembayaran APBD ProvPenanganan RTLH yang dibiayai melalui anggaran APBD Prov 24Penanganan RTLH sumber pembayaran APBD Kab/KotaPenanganan RTLH sumber pembayaran APBD Kab/KotaPenanganan RTLH yang dibiayai melalui anggaran APBD Kab/Kota 25Penanganan RTLH sumber pembayaran CSRPenanganan RTLH sumber pembayaran CSRPenanganan RTLH yang dibiayai melalui anggaran Corporate Social Responsibility (CSR) 26Penanganan RTLH sumber pembayaran Swadaya/LainnyaPenanganan RTLH sumber pembayaran Swadaya/LainnyaPenanganan RTLH yang dibiayai melalui anggaran swadaya/lainnya 27Jumlah Total Penanganan RTLH Jumlah Total Penanganan RTLH Penjumlahan Rumah Tidak Layak Huni berdasarkan sumber pembiayaan APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, CSR, Swadaya/Lainnya 28Jumlah KKKKKartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga 29Jumlah Backlog RumahBacklog RumahKekurangan rumah yaitu selisih antara jumlah Kepala Keluarga dengan jumlah rumah yang ada 30Persentase Backlog RumahPersentase Backlog RumahPerbandingan antara jumlah backlog dengan jumlah rumah yang ada 31Rumah Korban Bencana Rusak BeratRumah Korban Bencana Rusak BeratRumah korban akibat bencana (longsor, banjir, angin ribut dll) Bangunan Rusak berat dengan kriteria 1. Bangunan Roboh Total. 2. Sebagian Besar Struktur Utama Rusak 3. Sebagian Besar dinding dan lantai bangunan patah / rusak 4. Secara fisik kondisi Kerusakan diatas 65% 5. Komponen penunjang lainnya rusak total 6. Membahayakan/beresiko jika difungsikan 7. Perbaikan dengan Rekonstruksi 32Rumah Korban Bencana Rusak SedangRumah Korban Bencana Rusak SedangBangunan Rusak Sedang dengan Kriteria 1. Bangunan Masih Berdiri 2. Sebagian Kecil Struktur Utama Bangunan Rusak Ringan 3. Sebagian Besar Komponen Penunjang Lainnya Rusak 4. Relatif Masih Berfungsi jika digunakan 5. Skala fisik 45% 6. Perbaikan dengan Rehabilitasi 33Rumah Korban Bencana Rusak RinganRumah Korban Bencana Rusak RinganBangunan Rusak Ringan dengan Kriteria 1. Bangunan Masih Berdiri 2. Sebagian Kecil bangunan Rusak Ringan 3. Pada dinding plesteran terjadi retak-retak 4. Sebagian kecil komponen pendukung rusak 5. Masih bisa berfungsi jika digunakan 6. Secara fisik kerusakan 30% 34Cakupan akses air minum layakAir Minum LayakAir minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung. 35Cakupan akses air minum Perkotaan layakCakupan akses air minum Perkotaan layakPerbandingan jumlah rumah yang terakses air minum layak baik perpipaan maupun non perpipaan dengan total jumlah rumah 36Cakupan akses air minum Perdesaan layakCakupan akses air minum Perdesaan layakPerbandingan jumlah rumah yang terakses air minum layak baik perpipaan maupun non perpipaan dengan total jumlah rumah 37Cakupan sanitasi layakSanitasi LayakSanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 38Persentase peningkatan akses rumah tangga terhadap air minumPersentase peningkatan akses rumah tangga terhadap air minumKenaikan persentase akses rumah tangga terhadap air minum 39Persentase rumah tangga mengakses sanitasiPersentase rumah tangga mengakses sanitasiKenaikan persentase rumah tangga mengakses sanitasi 40Jumlah Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Perpipaan (JP)Jumlah Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Perpipaan (JP)Jumlah orang yang terlayani air bersih melalui jaringan perpipaan (Perusda Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga, Pamsimas, DAK Air Minum/Sipas) 41Jumlah Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Non Perpipaan/ Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)Jumlah Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Non Perpipaan/ Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)Jumlah orang yang terlayani air bersih melalui bukan jaringan perpipaan (sumur pribadi, air permukaan, mata air belum terlindungi, belik maupun sumber air yang ada di sekitar desa) 42Persentase Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Perpipaan (JP)Persentase Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Perpipaan (JP)Perbandingan antara Jumlah Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Perpipaan (JP) dengan Jumlah Penduduk 43Persentase Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Non Perpipaan/ Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)Persentase Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Non Perpipaan/ Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)Perbandingan antara Jumlah Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Non Perpipaan/ Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) dengan Jumlah penduduk 44Idle CapacityIdle CapacityKapasitas air dari mata air yang sudah dimanfaatkan PDAM 45Jumlah Sistem Pengolahan Air Limbah KomunalSistem Pengolahan Air Limbah IndividualPengolahan air limbah yang dilakukan pada suatu kawasan pemukiman, industri, perdagangan seperti kota-kota besar, yang pada umumnya dilayani/dibuang melalui jaringan riool kota untuk kemudian dialirkan menuju ke suatu Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kapasitas besar 46Persentase jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni)Persentase jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni)Perbandingan jumlah unit rumah korban bencana yanga ditangani dengan jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani 47Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memeproleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huniWarga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memeproleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huniRumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan, Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa, Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni 48Jumlah Luasan Tanah Milik Pemda (Eks Bengkok) yang DimanfaatkanJumlah Luasan Tanah Milik Pemda (Eks Bengkok) yang DimanfaatkanJumlah tanah eks bengkok yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum 49Jumlah Total Luasan Tanah Milik Pemda (Eks Bengkok)Tanah eks bengkokBarang milik daerah yang berasal dari bekas aset milik desa berupa tanah yang kemudian menjadi milik dan dikuasai Pemerintah Daerah karena perubahan status Desa menjadi Kelurahan 50Cakupan Pemanfaatan Tanah Milik Pemda (Eks Bengkok)Cakupan Pemanfaatan Tanah Milik Pemda (Eks Bengkok)Perbandingan Jumlah luasan tanah eks bengkok yang dimanfaatkan dengan Jumlah total luasan tanah eks bengkok 51Jumlah Bidang Pengadaan Tanah yang Diselesaikan PengadaannyaPengadaan TanahKegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. 52Jumlah Rencana Pengadaan TanahPengadaan TanahKegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. 53Persentase Penyediaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Tepat WaktuPersentase Penyediaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Tepat WaktuPerbandingan antara jumlah pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang tepat waktu dengan jumlah pengadaan tanah 54Jumlah Kasus Sengketa Tanah Eks BengkokTanah eks bengkokBarang milik daerah yang berasal dari bekas aset milik desa berupa tanah yang kemudian menjadi milik dan dikuasai Pemerintah Daerah karena perubahan status Desa menjadi Kelurahan 55Jumlah Kasus Sengketa Tanah Eks Bengkok SelesaiTanah eks bengkokBarang milik daerah yang berasal dari bekas aset milik desa berupa tanah yang kemudian menjadi milik dan dikuasai Pemerintah Daerah karena perubahan status Desa menjadi Kelurahan 56Jumlah Kasus Sengketa Tanah Eks Bengkok Belum SelesaiTanah eks bengkokBarang milik daerah yang berasal dari bekas aset milik desa berupa tanah yang kemudian menjadi milik dan dikuasai Pemerintah Daerah karena perubahan status Desa menjadi Kelurahan