-
Persentase jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000-5000 liter pada WMK...
Konsep dan Definisi : Persentase jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000-5000 liter pada WMK adalah perbandingan antara jumlah mobil pemadam kebakaran dengan kapasitas... -
Jumlah Pos Melayani Kebakaran di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2025
Konsep dan Definisi : PMK (Pos Melayani Kebakaran) adalah fasilitas atau pos yang memiliki peralatan pemadam kebakaran, seperti mobil pemadam kebakaran, tangki air, peralatan... -
Jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2025
Konsep dan Definisi : WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) adalah pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan... -
Jumlah Sarana Prasarana Penanganan Kebakaran Satpol PP Kabupaten Purbalingga...
Kosnep & Definisi : Jumlah Sarana Prasarana Penanganan Kebakaran adalah total seluruh peralatan, perlengkapan, dan armada yang digunakan untuk mendukung kegiatan pencegahan... -
Jumlah Penjaringan PGOT di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2025
Konsep dan Definisi : Penjaringan PGOT (Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar) adalah tindakan atau upaya yang dilakukan oleh Satpol PP untuk mengatur dan mengendalikan... -
Jumlah PGOT yang Terjaring di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2025
Konsep dan Definisi : Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) Terjaring adalah individu yang telah teridentifikasi dan ditangkap dalam operasi penertiban yang dilakukan... -
Jumlah Pos Keamanan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat...
Konsep dan Definisi : Pos Keamanan Tibumtranmas adalah pos keamanan yang ada di masing-masing kecamatan dan rumah dinas jabatan (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah... -
Jumlah Kendaraan Operasional Roda 4 di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2025
Konsep dan Definisi : Kendaraan Operasional Roda 4 adalah kendaraan roda 4 yang meliputi kendaraan operasional pejabat eselon, kendaraan dinas khusus pengawalan, kendaraan... -
Jumlah Kendaraan Operasional Roda 2 di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2025
Konsep & Definisi : Kendaraan Operasional Roda 2 adalah kendaraan roda 2 yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan. -
Rasio Pos Kamling per Jumlah RT di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2025
Konsep dan Definisi : Rasio Pos Kamling (Pos Keamanan Lingkungan) per jumlah RT (Rukun Tetangga) adalah perbandingan jumlah Pos Kamling dengan jumlah RT. -
Jumlah Pos Kamling di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2025
Konsep dan Definisi : Pos Kamling (Pos Keamanan Lingkungan) adalah pos yang digunakan untuk menjaga keamanan lingkungan (RT). Pos kamling yang aktif digunakan masyarakat untuk... -
Rasio Jumlah Satlinmas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2025
Konsep & Definisi : Rasio Jumlah Satlinmas (Satuan Perlindungan Masyarakat) adalah perbandingan antara jumlah Satlinmas dan jumlah penduduk di Kabupaten Purbalingga dan pada... -
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2025
Konsep dan Definisi : Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja adalah perbandingan antara jumlah Polisi Pamong Praja dan jumlah penduduk di Kabupaten Purbalingga dan pada waktu... -
Jumlah Aparat Satlinmas Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2025
Konsep & Definisi : Aparat Satlinmas (Satuan Perlindungan Masyarakat ) adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan... -
Jumlah Anggota Balakar (Barisan Relawan Kebakaran) Kabupaten Purbalingga...
Konsep dan Definisi : Anggota Balakar (Barisan Relawan Kebakaran) adalah Warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan... -
Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2025
Konsep & Definisi : Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah Instrumen untuk mengukur kapasitas suatu daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana serta kerentanan di... -
Jumlah Aparat Pamong Praja berstatus PNS di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2025
Konsep dan Definisi : Aparat Pamong Praja berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil) adalah Perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala...