-
Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Mendapatkan Pembinaan Kearsipan
Konsep & Definisi : Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang telah Mendapatkan Pembinaan Kearsipan adalah Jumlah PD yang telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, atau bimbingan... -
Jumlah Perseorangan yang telah Mendapatkan Pembinaan Kearsipan
Konsep & Definisi : Jumlah Perseorangan yang telah Mendapatkan Pembinaan Kearsipan adalah Jumlah perseorangan yang mendapatkan pelatihan, pembinaan, atau bimbingan terkait... -
Jumlah Orpol yang telah Mendapatkan Pembinaan Kearsipan
Konsep & Definisi : Jumlah Orpol (Organisasi Politik) yang telah Mendapatkan Pembinaan Kearsipan adalah Jumlah Orpol yang mendapatkan pelatihan, pembinaan, atau bimbingan... -
Jumlah BUMD yang telah Mendapatkan Pembinaan Kearsipan
Konsep & Definisi : Jumlah BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang telah Mendapatkan Pembinaan Kearsipan adalah Jumlah BUMD yang mendapatkan pelatihan, pembinaan, atau... -
Rasio Hutang Terhadap Modal Tahun 2018-2023
Konsep & Definisi: Rasio Hutang Terhadap Modal adalah Rasio nilai hutang terhadap modal dimana akan menghitung posisi keuangan suatu pemerintah daerah semakin tinggi... -
Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset Tahun 2018-2023
Konsep & Definisi: Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset adalah Rasio nilai Hutang terhadap total aset. semakin tinggi persentase maka kegiatan dibiayai oleh utang atau... -
Rasio Quick Tahun 2018-2023
Konsep & Definisi: Rasio Quick adalah Rasio yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk melunasi kewajiban-kewajiban lancar atau utang jangka pendek menggunakan... -
Rasio Lancar Tahun 2018-2023
Konsep & Definisi: Rasio Lancar adalah Rasio yang mencerminkan kemampuan aset lancar perusahaan untuk menutupi kewajiban-kewajiban lancar atau utang jangka pendek -
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan Tahun 2018-2023
Konsep & Definisi: Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan adalah nilai ekuitas yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Satuan Kerja Perangkat... -
Ekuitas Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun 2018-2023
Konsep & Definisi: Ekuitas Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah akumulasi SiLPA/SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup,... -
Ekuitas Tahun 2018-2023
Konsep & Definisi: Ekuitas adalah Merupakan kepemilikan modal atau kekayaan entitas pemilik terhadap aset pemerintah daerah dihitung dengan jumlah aset dikurangi liabilitas... -
Utang Jangka Panjang Lainnya Tahun 2018-2023
Konsep & Definisi: Utang Jangka Panjang Lainnya adalah Utang hipotek -
Utang Dalam Negeri Tahun 2018-2023
Konsep & Definisi: Utang Dalam Negeri adalah Utang yang dikeluarkan atau dijamin oleh pihak pemerintah pada suatu negara. Bentuk utang negara adalah surat utang yang... -
Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2018-2023
Konsep & Definisi: Kewajiban Jangka Panjang adalah Kewajiban yang periode pelunasannya lebih dari 12 Bulan -
Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2018-2023
Konsep & Definisi: Utang Jangka Pendek Lainnya adalah Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut seperti Utang Transfer,... -
Utang Belanja Tahun 2018-2023
Konsep & Definisi: Utang Belanja adalah Pengeluaran Pemerintah untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) , baik... -
Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2018-2023
Konsep & Definisi: Pendapatan Diterima Dimuka adalah Pendapatan yang sudah diterima di Kas Daerah tetapi belum menjadi hak pemerintah karena masih terdapat kewajiban... -
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Tahun 2018-2023
Konsep & Definisi: Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah Jumlah bagian Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan... -
Utang Bunga Tahun 2018-2023
Konsep & Definisi: Utang Bunga adalah Biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar yang harus diakui dan dicatat pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari... -
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (Pfk) Tahun 2018-2023
Konsep & Definisi: Utang Perhitungan Pihak Ketiga (Pfk) adalah Utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak...
