-
Jumlah Lembaga Bantuan Hukum Lama 2018-2022
Konsep & Definisi : Jumlah Lembaga Bantuan Hukum Lama adalah LBH yang telah beroperasi dan berdiri dalam waktu yang relatif lama, dibandingkan dengan LBH yang baru didirikan. -
Jumlah Lembaga Bantuan Hukum Aktif 2018-2022
Konsep & Definisi : Jumlah Lembaga Bantuan Hukum Aktif adalah Lembaga bantuan hukum yang bekerja sama dengan Kabupaten Purbalingga dalam pemberian bantuan hukum kepada... -
Rata-rata nilai SAKIP OPD 2018-2022
Konsep & Definisi : Rata-rata nilai SAKIP OPD adalah Nilai SAKIP yang diperoleh oleh OPD dibandingkan dengan jumlah keseluruhan OPD -
Service per Conception (S/C) 2018-2022
Konsep & Definisi : Service per Conception (S/C) adalah Angka yang menunjukan jumlah perkawinan yang dapat menghasilkan suatu kebuntingan atau berapa kali ternak sapi masuk... -
Jumlah Tenaga Pengajar PKBM Tahun 2018-2022
Konsep & Definisi : Tenaga pengajar PKBM adalah individu yang menjadi pengajar atau instruktur dalam Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM). -
Jumlah BUMDesa di Kabupaten Purbalingga 2018-2022
Konsep & Definisi : BUMDesa adalah Usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa di mana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan... -
Jumlah Anak Jalanan (AJ) Tahun 2018-2022
Konsep & Definisi : Anak jalanan adalah anak-anak yang melakukan sebagaian besar dijalanan untuk mencari nafkah. -
Jumlah Tenaga Arsiparis pada BUMD 2018-2022
Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan yang diduduki oleh Pegawai Negeri... -
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2018-2022
Konsep & Definisi : Wisatawan Mancanegara adalah orang yang melakukan perjalanan di luar negara tempat tinggalnya, lama perjalanan kurang dari 12 bulan di negara yang... -
Jumlah Total SDM Pengelola Persandian 2018-2022
Banyaknya SDM baik Jabatan Fungsional maupun Jabatan Umum yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengamanan informasi, pengamanan siber... -
Jumlah Sosialisasi Mitigasi Bencana Tahun 2018-2022
Konsep & Definisi : Sosialisasi Mitigasi Bencana adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran... -
Jumlah Sengketa Informasi Yang Selesai 2018-2022
Jumlah Sengketa Informasi Yang Selesai adalah Jumlah sengketa informasi yang telah selesai ditindaklanjuti, disidangkan di KIP Provinsi Jawa Tengah (sebanyak 6 kali).Jumlah... -
Jumlah Daftar Informasi yang Dikecualikan (2018-2022)
Daftar Informasi yang Dikecualikan adalah Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan... -
Persentase Jasa Konstruksi yang Terbina 2018 - 2022
Konsep & Definisi:Perbandingan Jumlah Pelaku Jasa Konstruksi yang Terbina dengan Kebutuhan -
Aset Lainnya Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2024
Konsep & Definisi: Aset Lainnya adalah Aset yang tidak memiliki wujud fisik namun nilanya berbentuk kepercayaan dengan pihak lain Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya terdapat... -
Jumlah Izin Bidang Kesehatan Tahun 2018-2025
Izin Bidang Kesehatan adalah Izin yang diberikan oleh instansi/ pejabat berwenang kepada orang atau badan yang melakukan usaha dan atau kegiatan bidang kesehatan atau kegiatan... -
Luas Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2024
Konsep & Definisi : Luas wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek... -
Data Pembayaran Pokok Utang Tahun 2018-2024
Konsep & Definisi: Pembayaran Pokok Utang adalah Pembiayaan Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membayar kewajiban atas penggunaan pokok utang -
Kapasitas TPS kabupaten Purbalingga tahun 2018-2024
Konsep & Definisi : Kapasitas TPS adalah Kemampuan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) untuk menampung sampah-sampah yang dihasilkan dari aktifitas masyarakat setiap... -
Jumlah PBB Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2022
Konsep & Definisi : Jumlah PBB adalah potensi nilai PBB apabila wajib pajak memenuhi pembayaran PBB