-
Target Tahun 2018-2023
Konsep & Definisi: Target adalah Target yang menjadi potensi pendapatan daerah -
Realisasi Tahun 2018-2023
Konsep & Definisi: Realisasi adalah Ketercapaian pemerintah daerah dalam memperoleh Pendapatan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan -
Target PAD Tahun 2018-2023
Konsep & Definisi: Target PAD adalah Target pendapatan yang diperoleh daerah, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -
Persentase Kenaikan PAD Tahun 2018-2023
Konsep & Definisi: Persentase Kenaikan PAD adalah Perbandingan antara nilai PAD tahun sekarang dengan PAD tahun lalu -
Status Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023
Konsep & Definisi: Status Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. dengan... -
Jumlah Total Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran...
Konsep & Definisi: Jumlah Total Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran adalah "Dokumen Pengganggaan (4): Perda APBD dan Penjabarannya, Perda APBD... -
Jumlah Dokumen Penganggaran dan DPA yang Ditetapkan Tepat Waktu Tahun 2018-2023
Konsep & Definisi: Jumlah Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu adalah "Indikatornya di PP 12 Tahun 2019 tentang... -
Persentase Dokumen Penganggaran dan DPA yang Ditetapkan Tepat Waktu Tahun 2018-2023
Konsep & Definisi: Persentase Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu adalah persentase jumlah dokumen yang diberikan secara... -
Jumlah Wajib Pajak Tahun 2018-2023
Konsep & Definisi: Jumlah Wajib Pajak adalah Orang pribadi atau suatu badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan -
Jumlah Pajak Bumi Bangunan Tahun 2018-2023
Konsep & Definisi: Jumlah PBB adalah Potensi nilai PBB apabila wajib pajak memenuhi pembayaran PBB -
Jumlah PBB yang terbayar Tahun 2018-2023
Konsep & Definisi: Jumlah PBB yang terbayar adalah Realisasi nilai PBB yang telah dibayar oleh wajib pajak -
Persentase PBB yang terbayar oleh Wajib Pajak Tahun 2018-2023
Konsep & Definisi: Persentase PBB yang terbayar oleh Wajib Pajak adalah Perbandingan jumlah PBB terbayar dengan jumlah PBB -
SDGS - Proporsi Anggaran Domestik yang Didanai oleh Pajak Domestik di...
Konsep & Definisi : Pendapatan Pajak Dalam Negeri/Domestik adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai... -
SDGS - Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDB Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2022
Konsep & Definisi : Berdasarkan Pemungut Pajak maka penerimaan perpajakan diklasifikasikan menjadi 2(dua) yaitu: (a) Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat; (b) Penerimaan... -
SDGS - Persentase Peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas...
Konsep & Definisi : Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan... -
SDGS - Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Terhadap PDB Kabupaten Purbalingga...
Konsep & Definisi : Riset terbagi menjadi dua kegiatan yaitu : Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan yang berkaitan... -
SDGS - Pengeluaran untuk Layanan Pokok (Pendidikan, Kesehatan dan...
Konsep & Definisi : Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan adalah besarnya pengeluaran belanja pemerintah untuk pendidikan (termasuk gaji) yang dialokasikan minimal 20%... -
Persentase PBB yang terbayar oleh Wajib Pajak Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2022
Konsep & Definisi : Persentase PBB yang terbayar oleh Wajib Pajak adalah Perbandingan jumlah PBB terbayar dengan jumlah PBB -
Jumlah PBB yang terbayar Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2022
Konsep & Definisi : Jumlah PBB yang terbayar adalah Realisasi nilai PBB yang telah dibayar oleh wajib pajak -
Jumlah PBB Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2022
Konsep & Definisi : Jumlah PBB adalah potensi nilai PBB apabila wajib pajak memenuhi pembayaran PBB